JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur
Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, rumah murah Rp 25
juta yang selama ini diwacanakan dapat terwujud apabila pemerintah
melakukan intervensi. Intervensi pemerintah tersebut diwujudkan dalam
bentuk penghilangan biaya-biaya pendirian rumah, ketersediaan lahan yang
matang, serta penyediaan dana pelayanan publik (public service obligation/PSO).
Himawan
mengatakan, Perumnas mampu menyuplai rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) apabila pemerintah siap memberikan insentif,
dalam bentuk PSO dan penyediaan lahan siap bangun.
Apabila pemerintah tidak memberikan PSO, harga rumah mengikuti hitungan
mekanisme ekonomi.
"Rumah
murah seharga Rp 25 juta itu bisa jika dengan intervensi pemerintah.
Intervensi bisa berupa biaya prasarana sarana umum, penghilangan biaya
terkait air, listrik, perijinan pemda (pemerintah daerah), sertifikat,
juga pemberian modal kerja serta bunga murah," katanya, ketika ditemui
di kantornya, Selasa (22/5/2012).
Ia
mengakui bahwa Perumnas sebagai pelaku penyedia perumahan bagi MBR ini
mengalami kendala dalam hal permodalan dan lahan. Jika Perumnas didorong
sebagai pelaku penyedia perumahan utama, ia berharap agar kapasitas
perusahaan lebih diperbesar.
"Agar
program Kemenpera bisa dijalankan secara berkelanjutan dengan perumnas,
perlu kesepakatan harga antara Perumnas dan Kemenpera. Dengan demikian
program ini bisa bergulir dan tidak membebani salah satu pihak,"
ujarnya.
Sementara
itu dari sisi penyediaan lahan, Himawan mengatakan, Perumnas sendiri
mengalami kekurangan lahan. Perumnas tinggal memiliki sekitar 1.900
hektar, sedangkan target pembangunan rumah yang diminta oleh Menpera
adalah separuh dari target Kemenpera sebesar 600.000 unit.
Soal
permasalahan lahan, lanjut Himawan, bisa diupayakan apabila pemda mampu
menyiapkan lahan. Masalahnya, kata dia, tidak semua pemda memiliki
lahan yang matang. Dari 50 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan
kerja sama dengan Kemenpera, baru empat provinsi yang siap
melakukannya. Keempat provinsi tersebut adalah Maluku, Sulawesi Utara,
Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Himawan
mengatakan, Perumnas sendiri masih berharap rumah Rp 25 juta bisa
terwujud. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan rumah murah di Maluku
yang akan dibangun bulan Juli nanti harganya di atas Rp 40 juta dengan
tanah telah disiapkan pemda. "Kami membandingkan semuanya masih di atas Rp 40 juta, termasuk penggunaan beton pracetak," katanya.
0 Response to "Ada Intervensi Pemerintah, Rumah 25 Juta Bisa Terwujud"
Post a Comment